GP Ansor Provinsi Bangka Belitung Tolak Adanya Habib Rizieq Shihab di Wilayahnya

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU) Provinsi Bangka Belitung hari ini mengadakan jumpa pers guna menolak kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di wilayahnya.



Setidaknya ada tujuh sikap penolakan dari hasil jumpa pers tersebut. Surat itu sudah ditandatangani Ketua Pimpinan wilayah GP Ansor Bangka Belitung, Masmuni Mahatma dan Kasatkorwil Banser, Irwandi Pasha di Pangkalpinang, 19 Januari 2017.

Melalui surat tersebut, GP Ansor Bangka Belitung berharap tujuh sikap tersebut dapat disebarkan, disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur, Kapolda, Danrem 045 Garuda Jaya, Ketua DPRD dan seluruh jajarannya.

Lihat videonya:

Atau bisa ditonton melalui link ini: https://youtu.be/HsGvIBYMMRg

Berikut tujuh sikap yang dimaksud:

1. Demi keutuhan masyarakat Bangka Belitung, kami menolak perilaku sosial intoleransi, radikalisme, arabisme (sempit), terorisme dan segala bentuk kekerasan yang dibalut atas nama keagamaan.

2. Kami meminta kepada Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Danrem 045 Garuda Jaya dan seluruh lapisan di lingkungan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok sosial dan keagamaan yang bermimpi, berniat, apalagi memprakarsai tumbuhnya perilaku dan gerakan anti Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan UUD 1945.

3. Kami menolak kehadiran si Rizieq dan sekongkolnya di Bumi Serumpun Sebalai tanpa terkecuali, sebab si Rizieq telah mengobrak-abrik tatanan keutuhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat hingga kerukunan umat dalam ke-Indonesiaan.

4. Kami meminta tegas kepada Kapolda dan seluruh jajaran pemerintahan di Kepulauan Bangka Belitung agar tidak sejenak pun memberikan si Rizieq menginjakan kaki apalagi sampai menyebarkan provokasi-provokasi yang cenderung merusak harmoni keumatan, kebangsaan, kenegaraan dan keindonesiaan.

5. Kami meminta kepada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera membubarkan kelembagaan FPI dan seluruh sekutunya dan memproses semua tindakan-tindakan anarkis yang selama ini mereka tebarkan baik secara langsung maupun tidak, dan dicabut status kewarganegaraannya tanpa kompromi.

6. Mengusut tuntas penghinaan terhadap pelaku yang telah menistakan dan mencoret-coret Bendera resmi Negara Republik Indonesia dengan hal-hal yang bertengangan dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan prinsip utuh NKRI.

7. Menindak tegas siapa saja elit birokrasi dan politik pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat langsung atau tidak langsung memberikan fasilitas terhadap kelompok-kelompok keagamaan (Islam) radikal, fundamentalis, anarkis, tukang tebar caci maki, hina-penghinaan dan memprovokasi umat dengan dalil negara khilafah tanpa ampun. (nahimunkarnews.com)