Jokowi, Freeport dan Hak Angket

Oleh: Ratu Suryana


FI Pintu kehancuran Amerika
Saat ini, DPR RI dari koalisi Gerindra cs sedang asyik menggulirkan hak Angket DPR terhadap keputusan pemerintah mengembalikan Jabatan Gubernur kepada Petahana Ahok.
Reaksi kecewa DPR diwujudkan dengan menggulirkan hak angket DPR terhadap pemerintah.

Ini tidak begitu mengejutkan, karena sebelum hak angket bergulir, Presiden juga akan digulingkan dengan isu2 tidak waras para oposisi yang oportunis.
Mulai dari Aksi 411 dan 212 yang terindikasi gerakan makar, hingga di bekuknya beberapa pentolan aksi yg ingin mengarahkan demonstran ke Gedung DPR untuk menggugat pemakzulan Presiden.
Tapi aksi ini gagal Total.

Aksi dilanjutkan dengan isu penyadapan boss cikeas yang merasa disadap oleh tim hukum Ahok terkait pembicaraan telepon dgn ketua MUI KH Makruf Amin.
Demokrat dan sekutunya menggulirkan hak angket untuk menginvestigasi hal tersebut.
Tapi lagi2 ini menguap, Ahok yang menjadi poros pintu untuk melengserkan Jokowi kembali mentah.
Hingga kini puncaknya, pengembalian Jabatan Gubernur kepada Ahok pasca masa cuti habis, dipersoalkan dengan statusnya sebagai Terdakwa.
Pertanyaannya, Kenapa mereka Ngotot ingin menggulingkan Jokowi ??
Ada apa ??
Jawabannya sangat Mudah :
"FREEPORT!"

Ya, Freeport adalah Masalah utama serius yang menjadi penyebab kenapa Jokowi tidak nyaman sebagai Presiden.
Jika kita runutkan kasus papa minta saham beberapa tahun lalu, saya jadi teringat percakapan Riza Chalid yang direkam dirut Freeport saat itu, Maroef Sjamsoedin. Riza Chalid saat itu mengeluarkan kalimat yang mengejutkan dalam percakapan yang di rekam.
Salah satu bunyinya :
" “Kalau dia (Jokowi) sampai nekat nyetop (izin Freeport), jatuh dia,” kata Riza Chalid.

Lhoo.. Apa urusannya Jokowi dengan Freeport ? Mari kita Analisa sedikit ya.

Sikap tamak dan rakus negara imperialis seperti Amerika Serikat, selalu ingin menguasai semua sumber daya alam di muka bumi ini. Perang di Timur Tengah, ketegangan di Asia Pasifik dan geger di benua Afrika, tak pernah lepas kaitan dengan peran Amerika Serikat. Semua itu dilakukan oleh Paman Sam guna mengangkangi sumber daya alam tersebut.
Emas, mulai dari emas hitam (minyak) hingga emas murni dan bahan mineral lain, selalu menjadi incaran AS di setiap jengkal planet bumi ini.
Kini cadangan emas dunia yang terbesar diketahui berada di Tambang Grassberg, Timika, Papua, Indonesia.
Saat ini tambang tersebut dioperasikan oleh perusahaan tambang asal AS, Freeport.

Namun pada tahun 2021, Tambang Grassberg, bisa saja lepas dari genggaman Freeport dan Amerika Serikat.
Jika pemerintah Republik Indonesia enggan memperpanjang kontrak karya Freeport yang sudah bercokol sejak 1967, bisa dipastikan AS akan kehilangan cadangan emas terbesar di dunia.
Republik Indonesia bisa dianggap menjadi penghalang. Untuk itu dibuatlah berbagai scenario agar cadangan emas di Tambang Grassberg tetap menjadi milik mereka.
Jika RI tak mau memperpanjang kontrak karya Freeport, maka pilihan terbaik adalah membuat Papua merdeka.

Bagi AS akan lebih mudah mendikte negara baru bernama West Papua dibandingkan harus mengurusi keinginan Republik Indonesia.
Jika tak ada aral melintang, AS merencanakan kemerdekaan Papua akan terwujud paling lama 2019. Bisa jadi lebih cepat dan tergantung situasi dan kondisi Jakarta.

Hulu ledak Freeport benar2 mulai muncul saat Jokowi naik jadi presiden, ancaman mengobrak abrik freeport dimulai ketika aksi makelar rente yang melibatkan Ketua DPR setya Novanto, Riza Chalid, dan PT. Freeport terbongkar.
Indonesia langsung Gaduh bak kena Nuklir, ketua DPR langsung Lengser sementara. Kegaduhan Freeport berlanjut saat Jokowi berani bersikap tidak waras dengan mengeluarkan senjata mautnya .
Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan, mineral, dan Batubara.
Dengan diberlakukannya PP No. 1 /2017 ini praktis Freeport akan kelimpungan untuk bisa beroperasi.
Sebab, untuk bisa mengeksport concentrat PT. FI harus mematuhi PP tersebut.
 Dalam PP baru itu, pemerintah menegaskan ketentuan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sampai 51% secara bertahap.

“Tahapan divestasi yakni, tahun keenam 20% (dua puluh persen),
tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen),
tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen),
tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen)
dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham,” bunyi Pasal 97 ayat (2) PP tersebut.

Selain itu dalam PP No. 1 Tahun 2017, pemerintah juga merubah jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha, dan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi.
Dalam PP ini, pemerintah mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara.
Selain itu, melalui PP ini, pemerintah juga mewajibkan pemegang kontrak karya itu untuk merubah izinnya menjadi rezim perijinan pertambangan khusus operasi produksi.
PP ini juga menghapus ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Amerika tentu tidak mau di dikte dan diatur Indonesia, apalagi melepas Saham 51% kpd pemerintah. Itu hal mustahil.
Sikap keras kepala ( koppig) Jokowi yang tidak waras ini membuat pusing AS, namun itu dilakukan Jokowi demi kedaulatan RI dalam mengelola kekayaan Alam untuk bangsa Ini.
Mau tidak mau PT. FI harus membuka dialog dan negoisasi dgn Pemerintah agar bisa mengekspor konsentrat. Namun perundingan Buntu. Jokowi tetap keras kepala dengan aturan baru.
CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C Adkersosn turun tangan menghadapi polemik antara PT Freeport Indonesia -- anak usaha Freeport McMoRan -- dengan pemerintah Indonesia.
Perusahaan yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat, itu menolak status Izin Usaha Pertambangan Khsusus (IUPK) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Hingga akhirnya PT. FI menghentikan operasional perusahaan dan merumahkan karyawannya.
Ini dilakukan agar menimbulkan gejolak di papua, karena PAD Papua 30% berasal dari hasil operasional freeport.
Richard berharap ada solusi untuk mengatasi masalah ini. Jika negosiasi terus buntu, dia mengancam perusahaan akan mengurangi biaya operasi dan pengurangan karyawan.
Selain itu, gugatan ke arbitrase juga akan ditempuh perusahaan.

Gertakan FI ditanggapi tidak waras oleh menteri ESDM IGNASIUS JONAN. Menteri ESDM tidak gentar bahkan balik menantang FI.

 "Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara. Freeport itukan badan usaha jadi berbisnis. Tapi kalau dalam perundingan tidak sampai titik temu memang hak-hak masing-masing bawa ke badan Arbitrase. Tapi bukan hanya Freeport loh, pemerintah juga bisa," tutur Jonan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Sikap ini Membuat FI Pusing dengan sikap Pemerintah yang ngeyel dan keras kepala. Dengan hal ini , maka tak ada jalan lain bagi FI jika ingin tetap beroperasi di Papua yaitu :

1. Mengajukan Gugatan ke Arbitrase Internadional, dan
2. JATUHKAN JOKOWI

Maka ini akan menjadi pintu emas bagi oposisi untuk memanfaatkan momentum langka ini, agar bisa mengambil alih pemerintahan dengan menggulingkan Jokowi dan bermain mata dengan FI untuk membuka kerjasama.

Maka saya tidak akan terkejut, jika kelak di masa depan OPM akan bergerak dan Indonesia AKan terus dibuat Gaduh dgn isu politik.
Isu Sara, terorisme, hingga gerakan makar dan subversif.
Itu wajar karena jika JOKOWI sampai berhasil membuat FI bangkrut hingga hengkang dari Indonesia, maka AS akan kolaps, dollar akan hancur, Israel akan babak belur , karena sumber cadangan devisa sebagai kekuatan dollar adalah Emas dari Gunung Garsberg di papua.

Jika Sumber Emas nya Hancur, TAMATLAH AMERIKA.
SO.... Bidak catur ada ditangan Mr. jokowi
Mau aman Atau terus di Goyang, Mainkan saja Pak De.....
Salam dua Jari

Sumber