Freeport VS Pemerintah Indonesia

Oleh: Denny Siregar

Menyaksikan pertarungan PT Freeport melawan pemerintah Indonesia ini memang mengasyikkan..

Freeport sejak tahun 1967, menikmati betul fasilitas yang diberikan oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dalam bentuk Kontrak Karya. Kontrak Karya ini memungkinkan PT Freeport Indonesia untuk mengatur segala macam operasional mereka termasuk keuangan dan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaannya.


Dalam artian sederhana, "Hei pemerintah, lu diem aja entar gua bagi deh keuntungannya. Kalo ada untung lho ya.." Bertahun2 seperti itu dan kita tidak punya kontrol terhadap sumber daya alam kita.

Kemudian datanglah Jokowi..

Dengan Jonan Menteri ESDM sebagai panglima perangnya, maka permainanpun berubah. Jonan memaksa PT Freeport untuk mengubah perjanjian Kontrak Karya yang selama ini dinikmati Freeport menjadi ijin pertambangan biasa, sama seperti ijin pertambangan perusahaan lainnya.

Dengan ijin pertambangan biasa itu, maka ada kemungkinan pemerintah Indonesia bisa menguasai ( divestasi ) saham Freeport sampai 51 persen. Dalam artian, Freeport satu saat akan menjadi milik kita.

Freeport ternyata tidak menyerah. Mereka memakai jurus lama - yang dulu selalu berhasil mereka lakukan - yaitu jika pemerintah Indonesia macam2, maka mereka akan memecati pegawai2nya.

Kenapa dulu pemerintah takut ? Yah, selain "selalu ada uang dibalik batu", juga yang ditakutkan adalah multiplier effect atau dampak sistemiknya.

Ratusan ribu pegawai yang selama ini mencari makan di PT Freeport akan dipecat dan itu menciptakan banyak pengangguran. Ketika banyak yang ngaggur, maka akan berdampak pada ekonomi di Papua. Ketika ekonomi lemah, maka akan diciptakan kerusuhan2 kecil yang akan diperbesar di sana. Ini memang akal licik yang selalu dipakai mereka..

Saat ini ada lebih dari 23 ribu karyawan dan privatisasinya yang bergantung pada Freeport. Dan ketika mereka dipecat - dengan alasan penghematan karena Freeport sudah tidak boleh lagi ekspor konsentrat - maka para karyawan itu akan digiring untuk protes ke pemerintah.

Dan ini sudah terjadi. 300 karyawan dikabarkan sudah dipecat Freeport. Dan mereka akhirnya berdemo di kantor bupati dan DPRD Mimika, meminta pemerintah untuk membuka kembali ijin ekspor konsentrat Freeport supaya bisa kembali bekerja. Licik, bukan ?

Mimika sekarang bergolak. Ribuan personel aparat sudah diturunkan kesana untuk menjaga wilayah. Ada kemungkinan demo2 akan terus dilanjutkan, untuk memaksa pemerintah membuka kembali keran ekspor konsentrat yang selama ini menjadi sumber makan PT Freeport Indonesia.

Apakah Menteri Jonan akan mundur dan kembali membiarkan PT Freeport seperti biasanya ? Ataukah ia melawan dengan menghadapi potensi resiko besar yang akan menggoyangkan keamanan ?

Sementara itu kabar terbaru, Ketum PBNU KH Said Agil Siradj sudah mengatakan siap berdiri di belakang pemerintah Indonesia dalam menghadapi Freeport.

Pagi tadi (Senin, 20/02/2017) sekitar pukul  10 pagi, Presiden dan CEO Freeport McMoran Inc. Richard Ackerson, mengadakan jumpa pers.

Pada intinya ia mengeluhkan tentang ketidak-adilan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah terkait situasi Freeport. Ia juga mengatakan akan mem-PHK banyak karyawan karena buntunya ekspor konsentrat yang menjadi sumber penghasilan mereka.

Ada kemungkinan besar PT Freeport Indonesia akan melakukan langkah Arbitrase, atau penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan.

Menteri Jonan sendiri menilai langkah Arbitrase adalah langkah tepat, daripada sibuk mengancam akan memecat karyawan. Itu langkah jantan daripada berlindung dibalik punggung karyawan.

Pemerintah Indonesia sendiri percaya bahwa negara akan menang. Berkaca dari menangnya pemerintah ketika berhadapan dengan PT Newmont Nusa Tenggara.

Keras kepalanya Jonan didukung oleh anggota DPR. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, mengatakan, "Negara kita negara berdaulat. Jangan benturkan rakyat dengan pemerintah.."

Sementara itu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, sudah mengundurkan diri dari Freeport. Ini membuat Freeport Internasional tidak punya negosiator lagi sebagai jembatan antara mereka dan pemerintah Indonesia.

Baru kali ini Freeport ditekan luar biasa. Langkah2 mereka seperti mati gaya ditangan Jonan. Mereka digiring ke arah permainan tanpa bisa mengendalikan situasi seperti yang biasa mereka lakukan. Biasanya cukup bayar beberapa pejabat, selesai perkara. Mereka salah besar menghitung nasionalisme punggawa2 pemerintahan sekarang ini.

Pemerintah Indonesia tidak suka bertarung di jalan. Selain tidak etis, itu menunjukkan cara yang tidak profesional. Freeport digiring ke ring pertempuran untuk bertarung secara sah dan legal. "Ayo kita pukul2an di area yang legal.." begitu bahasa sederhananya.

Maukah Freeport ?

Belum tahu, tapi naga2nya - bukan naga bonar - Freeport dengan terpaksa harus ikut keras kepalanya Indonesia.

Dampak negatifnya tentu ada, yaitu penghentian produksi sementara. Dan ini berakibat banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Sejumlah ekspatriat bahkan dikabarkan sudah dipulangkan ke negaranya.

Entah harus senang atau sedih melihat situasi ini. Senang, karena baru kali ini kita melihat bahwa negara kita sangat berdaulat. Dan sedih, mengingat banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan.

Apapun itu, perjuangan memang selalu membawa korban. Semoga nasionalisme di dada para karyawan Freeport yang dirumahkan, akan menjadi pondasi kuat mereka dalam menghadapi situasi sulit ini...