Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj , Dukung Penuh Jonan Melawan Kapitalis Freeport

Ketua Umum PBNU, Kang Said Aqil Siradj mendukung penuh sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengeluarkan Permen No.5 dan No.6 tahun 2017. Kedua Permen itu intinya mengatur tentang perubahan status perusahaan tambang Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK dan izin ekspor konsentrat. 

“Saya datang ke sini memberi masukan dan dukungan tentang Freeport. Saya mengatakan bahwa keputusannya sudah tepat. Kita harus punya sikap yang tegas walaupun selama ini Freeport berjasa membangun Papua,” kata Said Aqil di Komplek Kementerian ESDM, (20/02).

 “Peraturan yang keluar dari Pak Menteri sangat nasional dan objektif. Sangat penting buat Indonesia.”

 Kang Said Aqil mengimbau PT FI sebagai PMA (Penanam Modal Asing), agar tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

 “Bagaimanapun (PTFI) harus tunduk kepada Undang-undang. Harus ikut undang-undang kita. Kalau enggak kebijakan pemerintah akan lain. Mereka di Indonesia loh,” ujarnya.

Menurut Kang Said, NU sebagai bagian dari masyarakat sipil, selalu berada di belakang pemerintah.

 “Sebagai mitra masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah. Karena kita ikut mengawal dan mempertahankan keutuhan bangsa ini,” katanya.

Menurutnya, PBNU akan terus mendukung pemerintah bahkan jika PTFI menggugat ke pengadilan Arbitrase Internasional.

 “Pak Menteri sudah sempat menjelaskan, Freeport akan menggugat ke arbitrase. Tapi ini masih panjang, dan kita nggak mau terburu-buru,” ujarnya.

Kang Said Aqil tiba ke kantor pusat Kementerian ESDM pukul 09.10 WIB ditemani Bendahara PBNU Nurhin. Rombongan langsung menuju ruang kerja Menteri Jonan. Dan keluar dari ruangan Jonan sekitar 10.20 WIB.

Reporter: Hendry Roris Sianturi
Editor: Rosyid

Source: GATRAnews

Mari jaga negeri kita tercinta ini dari pengaruh asing! Jaga persatuan dan kesatuan! Hindari setiap upaya adu domba sesama bangsa yang hanya menguntungkan orang-orang asing pengeruk kekayaan alam kita!