Mega Korupsi e-KTP Momentum Untuk Mereformasi Partai Politik

Oleh: Muhammad A S Hikam


Tiga parpol besar, Partai Golkar (PG), PDI Perjuangan, Partai Demokrat (PD), tak lagi punya moral standing sebagai pilar demokrasi bila terbukti terlibat dalam skandal korupsi e-KTP.

Keterlibatan tersebut bukan hanya karena para politisi mereka ikut menjarah duit negara, tetapi juga karena para parpol
tersebut sendiri menerima duit korupsi dari aliran dana e-KTP.



  Menurut laporan majalah berita mingguan TEMPO edisi terakhir (19 Maret 2017), ada sekitar Rp 150 miliar duit haram masuk ke kas Demokrat dan Golkar. Sementara Rp 80 miliar masuk ke kas PDI Perjuangan. Nilai nilai tersebut ada dalam dakwaan Jaksa tipikor yang dibacakan di sidang beberapa hari lalu. Belum lagi miliaran rupiah yang masuk kantong para politisi ketiga parpol besar tersebut bersama politisi parpol lain.



  Jika nantinya dakwaan tersebut terbukti benar, maka sepatutnya jika parpol-parpol tersebut mendapat sanksi berat dari Negara dan masyarakat baik legal, politik dan moral.

  Saya setuju pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa parpol bisa saja dijatuhi sanksi pembubaran jika terbukti melakukan pidana berat seperti korupsi yang merugikan negara dan bangsa. Presiden Jokowi perlu mengambil jarak terhadap partainya, PDIP, agar tidak dianggap melindungi tipikor. Apalagi salah satu platform politik beliau adalah anti korupsi.

Jika perlu, Presiden Jokowi bahkan bisa mundur saja dari PDIP apabila parpol tersebut menghalangi upaya pembersihan itu.



  Saya percaya Pak Jokowi tetap akan mendapat dukungan rakyat pada 2019 jika PDIP tidak mau menjadi pihak yang mendukung aksi anti korupsi dan pembersihan parpol dari para koruptor di dalamnya.

Namun sebaliknya, jika PDIP mendukung upaya tersebut maka niscaya ia juga akan semakin mendapat simpati rakyat Indonesia.



  Kita berharap KPK memiliki kekuatan untuk terus melakukan pembongkaran skandal e-KTP dan rakyat juga terus menjaga serta mengawalnya. Pertaruhan besar ada di depan mata, walaupun memang sangat berat bagi KPK tetapi tetap harus kita bela bersama sama.

Ini adalah momentum bagi reformasi parpol secara fundamental agar tidak menjadi sumber kehancuran NKRI.