(alm.) Gus Dur dan Ahok Sama-Sama Dikalahkan Politik Bertopeng Agama

Oleh: Abdullah Nasikin


Melihat sidang pembacaan vonis terhadap Ahok, saya teringat akan kisah Gus Dur. Ahok yang sudah menjadi gubernur secara sah menurut konstitusi harus rela menerima vonis 2 tahun penjara dengan tuduhan penistaan agama. Padahal jauh sebelum itu pun mereka yang tidak suka
dengan Ahok juga sudah berupaya untuk mendongkel Ahok agar lengser sebagai Gubernur dengan alasan non-Muslim, juga berkata kasar. Namun sejatinya mereka berusaha melengserkan Ahok karena kran korupsi tertutup rapat, sehingga mereka yang biasa berpesta dengan uang rakyat (korupsi) akan melakukan hal apapun agar tetap bisa berpesta.

Kisah Ahok ini pun sama dengan yang dialami oleh Gus Dur. Sebagaimana yang diceritakan oleh Prof. Mohammad Mahfud MD tentang detik-detik terakhir masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Saat itu Indonesia hampir saja menjadi negara Islam. Namun degan tegas Gus Dur menolaknya. Gus Dur lebih baik jatuh daripada harus melawan Pancasila.

“Saat itu politik sedang panas, ada tujuh orang yang menyarankan Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit merubah Indonesia menjadi negara Islam,” ujar Mahfud MD di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Mahfud MD mengatakan, bahwa tawaran itu datang beberapa minggu sebelum Gus Dur lengser. Dia bercerita hal itu ditolak keras oleh Gus Dur. “Gus Dur lebih baik turun daripada harus melawan Pancasila,” jelasnya.

Mantan Ketua MK ini mengaku tak bisa menyebutkan nama-nama para pemberi usul tersebut. “Karena mereka semua masih hidup. Nanti kalau sudah tidak ada baru saya tulis,” kata Mahfud sambil tertawa.

Dia juga mengisahkan bagaimana Gus Dur menolak transaksi politik yang ditawarkan sejumlah pihak. Mereka meminta Gus Dur mengganti kabinetnya, dan memberikan posisi menteri sesuai dengan keinginan partai. Mahfud mengatakan, dirinya bersama sejumlah kawan dan Gus Dur mendiskusikan hal ini di rumah MS Hidayat.

“Hidayat menyarankan Gus Dur untuk kompromi oleh kekuatan politik lain yang meminta jatah menteri,” kata Mahfud.

Mendengar saran itu, Gus Dur kemudian marah dan menggebrak meja. Setengah berteriak, Gus Dur menolak saran itu. “Dia lebih memilih jatuh daripada harus melakukan jual-beli jabatan seperti itu,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud MD, Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan bukan karena melanggar aturan, tetapi karena kalah secara politis. Gus Dur diberhentikan karena dianggap melanggar ketetapan MPR No. 6 dan 7 Tahun 1999. Ketika itu, Gus Dur memecat Suroyo Bimantoro dari jabatan Kepala Polri, dan menggantinya dengan Chairuddin Ismail tanpa persetujuan DPR.

“Pelengseran Gus Dur itu salah secara konstitusi, tetapi benar secara politik. Konstitusi itu kan benar atau salah, sedangkan politik itu menang atau kalah,” kata Mahfud MD.

Mantan Ketua MK itu yakin Gus Dur tidak terlibat dalam penerimaan dana dari Bulog dan Brunei Darussalam, sebagaimana yang dituduhkan lawan politiknya kepada Gus Dur.

Mahfud menilai, alasan terbesar Gus Dur dilengserkan ialah karena menyatakan pembubaran DPR/MPR, sehingga mendapat perlawanan politik. Pelengseran Gus Dur itu telah cacat hukum karena tidak memenuhi Pasal 27 Tap MPR, yang menyatakan bahwa Sidang Umum MPR untuk menjatuhkan presiden harus dihadiri oleh semua fraksi.

“Pada saat itu, Fraksi PKB dan Fraksi Partai Damai Sejahtera tidak hadir di persidangan, tetapi sidang tetap dilakukan dan Gus Dur dilengserkan. Jadi, Gus Dur hanya kalah secara politik, bukan salah secara hukum. Pelengserannya itu cacat hukum dan dipaksakan,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, Gus Dur dilengserkan karena dituduh menerima dana dari Bulog dan Brunei Darussalam. Mahfud yakin, Gus Dur tak terlibat dalam kasus yang selanjutnya disebut sebagai Bulog Gate dan Brunei Gate tersebut.

Jadi... Jika Ahokers yang saat ini sedih dan kecewa, tetap untuk semangat dan tetap mencintai NKRI!
Kami juga pernah merasa kecewa dengan bangsa ini saat KH. Abdurahamah Wahid (Gus Dur) dilengserkan dengan tuduhan tanpa bukti, bahkan tanpa peradilan yang sah.
Kepada kawan-kawan pendukung Ahok, terutama yang dari non-Muslim teruslah untuk mencintai negeri ini, karena pemimpin kami (Gus Dur), seorang Muslim bahkan Kyai, WNI Asli, tidak ada pelanggaran Konstitusi, tetapi Kyai kami dituduh Korupsi dengan tanpa bukti persidangan, diperolok oleh mereka bahwa Kyai kami selingkuh dengan perempuan, dan dikatakan kyai kami buta mata & buta hati. Kyai kami diusir dari istana negara, padahal beliau menjadi presiden sesuai konstitusi yang ada.

Ini adalah politik, bukan tentang agama. Politisi kotor akan menggunakan semua instrumen bahkan yang paling kotor sekalipun. Ahok sudah menjalani persidangan dengan baik, sebagai warga negara yang taat hukum. Peradilan telah dilaluinya sampai ada vonis hakim, dan (jika mau) masih ada upaya hukum yang bisa ditindak lanjuti.

SedangkanGus Dur di masa lalu tidak ada peradilan yg digelar agar beliau bisa membela. Mereka mencacah, memakan bangkai, menghinakan dan menghancurkan KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) begitu rupa. Adakah pembelaan pada Gus Dur dari (yang mengaku) umat Islam seperti yang kemarin demo berjilid-jilid? Tidak ada sama sekali, kecuali dari kalangan kami sendiri, yakni NU.

PKS yang konon partai (paling) Islam bahkan paling santer dan paling sering menghina Gusdur dengan demonstrasinya.
Politik memang kejam jika dijalankan oleh orang orang kejam. Untuk itu jangan bersedih para Ahokers, karena kami orang NU pernah dikecewakan jauh lebih besar dari kalian.

Tahukah kalian para Ahoker?!
Kami tidak pernah berhenti mencintai negeri ini karena kekecewaan kami!
Dalam dada, darah dan akal kami tahu persis bahwa mencintai negeri adalah bagian dari iman, kami selalu bersuara "NKRI Harga Mati" karena bagi kami, NU adalah NKRI itu sendiri. NU yang telah membidani sekaligus melahirkan NKRI...