Saat Setiap Orang Bicara Atas Nama Rakyat, Maka Kacaulah Sebuah Negara

Oleh: Putra Rahman

Miris, menyedihkan dan jauh dari kesan cerdas menyaksikan akrobat politik dari beberapa tokoh politik dan tokoh agama yang akhir-akhir ini begitu mudahnya mengeluarkan statemen dengan meng-klaim mengatasnamakan rakyat untuk mendapatkan bargaining power terhadap pemerintah.
Orang awam kadang sampai bertanya, rakyat yang mana? Logika cerdas sederhana saja harusnya bisa mementahkan klaim itu, yang namanya keberpihakan rakyat itu hanya diukur oleh elektabilitas ketika pemilu, hanya itu parameternya tidak ada yang lain.
Bagaimana seorang tokoh partai yang perolehan suaranya di bawah 10 persen, bisa dengan mudah berstatemen mengatasnamakan rakyat? Ada lagi tokoh ormas yang massanya hanya ribuan orang berteriak mengancam pemerintah mengatasnamakan rakyat?
Jujur saja saya melihat sikap pengecut atau tidak pede dari organisasi yang mereka pimpin, kenapa tidak jujur saja, kan tinggal bilang atas nama partai saya, atas nama ormas saya, atas nama kelompok saya. Itu jauh lebih terhormat dan terlihat pantas dari pada mengatasnamakan rakyat.
Bagaimanapun yang berhak mengatasnamakan rakyat adalah presiden terpilih atau DPR RI, khusus DPR boleh mengatasnamakan rakyat setelah melakukan sidang, karena sifat DPR itu KOLEKTIF KOLEGIAL. Jadi meski dia anggota DPR atau pun unsur pimpinan DPR kalau mengeluarkan pendapat di TV setiap saat tanpa mekanisme sidang, dia tidak boleh mengatas namakan rakyat, itu pendapat pribadi, karena unsur legislatif kalau mau menyampaikan pendapat yang mengatas namakan rakyat tetap ada aturannya, minimal 2/3 anggota dewan menyetujuinya.
Semoga menjadi pencerahan dan jangan mau dibodohi para politisi bin poliTIKUS busuk!