Bagi banyak orang Indonesia yang baru mencicipi dunia online, Facebook adalah internet dan internet adalah Facebook. Sebagaimana dicatat Elizabeth Pisani selama perjalanannya ke seantero Indonesia, "jutaan warga Indonesia menghabiskan 2 dolar AS per hari dan aktif di Facebook".
Myanmar adalah contoh betapa bahayanya pengadopsian internet yang cepat di tengah rendahnya tingkat pendidikan. Di Myanmar, Facebook telah diakui sebagai media yang berperan besar dalam penyebaran ujaran kebencian terhadap muslim Rohingya.
Tantangan dari kasus-kasus di Indonesia ini jarang sekali diberitakan besar-besaran, tetapi tak kalah penting. Mungkin baru dekade berikutnya seratusan juta orang Indonesia akan memakai internet untuk pertama kali selama hidupnya. Jika tren akhir-akhir ini terus berlanjut, orang hanya akan tahu segelintir porsi dari ke-berlimpahan informasi yang disediakan internet.
Mereka akan mengakses situs-situs yang ada tanpa pengetahuan dasar tentang bias, bahaya, dan betapa besarnya kapasitas pengaruh internet. Tren ini sudah berdampak hebat pada kehidupan politik, agama, hingga cara warga mengakses informasi. Ia harus segera diatasi.
Jadi, seperti apa prospek internet dalam demokrasi Indonesia, dalam konteks ketika rumor dan disinformasi telah lama menjadi pokok pembicaraan politik sehari-hari?
Respons negara terhadap problem disinformasi jelas tidak memadai. Sedikit sekali program literasi digital di Indonesia.
Pada 2013, revisi kurikulum nasional secara kontroversial menghapus pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, menggantinya dengan "bahasa Indonesia, nasionalisme dan pendidikan agama". Menurut penelitian terbaru mengenai masalah ini, sekolah hanya menyumbang 3,68 persen dari seluruh "kegiatan literasi digital" di Indonesia. Lebih dari 56 persen aktivitas literasi digital muncul dari kampus-kampus—dan ini menunjukkan perbedaan kelas yang mencolok dalam akses literasi digital.
Saya sudah berargumen bahwa masyarakat informasi Indonesia mengalami pergeseran yang cepat karena meningkatnya penggunaan ponsel dan media sosial, sejalan menurunnya kepercayaan pada media arus utama. Jika lembaga-lembaga demokratis yang menyiarkan informasi ke masyarakat sulit dipercaya, menjamurnya sumber-sumber alternatif adalah sebuah kewajaran.
Kemunculan "berita hoaks" adalah cermin kegagalan jangka panjang lembaga-lembaga demokratis ini—dan bukan sesuatu yang mudah dan cepat diperbaiki dengan menyasar produk-produk informasi yang telah mereka hasilkan.
Alih-alih meningkatkan kekuatan pasukan cyber, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memperkuat sumber-sumber informasi yang independen dan tepercaya. Ini solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah yang menjangkiti masyarakat informasi di Indonesia.
Langkah pertama adalah memperbaiki kredibilitas media arus utama. Ini menuntut komitmen lebih besar dari para pemilik media dan editor terhadap jurnalisme non-partisan, serta komitmen dari pelaksana regulasi untuk menerapkan standar objektivitas.
Lembaga-lembaga siaran publik yang telah lama terbengkalai mampu dan harus dipasok lebih banyak sumber daya supaya menjadi sumber berita yang kredibel.
Langkah kedua adalah mengatasi hambatan dan lambannya akses internet, yang akhirnya hanya akan menyuplai berita-berita keliru untuk konsumen yang selama ini telah mengandalkan Facebook dan WhatsApp untuk asupan informasi politik.
Yang terakhir dan terpenting, program-program literasi digital menjelang Pemilu 2019 harus diutamakan oleh pemerintahan Jokowi. Yang perlu diprioritaskan di sini adalah memperluas dan mengembalikan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi serta literasi digital ke dalam kurikulum nasional.
Semakin banyak ponsel murah digunakan anak-anak muda di Indonesia, semakin besar pula urgensi literasi digital untuk kelompok usia ini agar mereka bisa menimbang secara kritis sumber-sumber informasi yang diakses. Dengan bantuan alat tepat guna, teman, dan kerabat, anak muda menjadi bagian penting dari upaya-upaya menangkal disinformasi online.
Tak dapat dimungkiri kita hidup di masa orang merasa identitas kelompok mereka luntur, direndahkan, bahkan diserang. Sebaik apa pun upaya pembuat kebijakan, banyak orang merasa nyaman dalam "gelembung filter" (filter bubbles) dan senang menyimak pendapat-pendapat sejenis yang sesuai keyakinan mereka di media sosial.
Wacana-wacana di media sosial akhirnya mengubah dan mencerminkan sifat masyarakat dewasa ini, sementara kampanye politik emosional yang telah mendorong sektarianisme dan etno-nasionalisme akan sulit hilang dalam waktu dekat.[*]
___________________
*Artikel ini adalah bagian dari artikel panjang yang diambil dari: tirto.id
Myanmar adalah contoh betapa bahayanya pengadopsian internet yang cepat di tengah rendahnya tingkat pendidikan. Di Myanmar, Facebook telah diakui sebagai media yang berperan besar dalam penyebaran ujaran kebencian terhadap muslim Rohingya.
Status penyebaran hoax di Facebook
Tantangan dari kasus-kasus di Indonesia ini jarang sekali diberitakan besar-besaran, tetapi tak kalah penting. Mungkin baru dekade berikutnya seratusan juta orang Indonesia akan memakai internet untuk pertama kali selama hidupnya. Jika tren akhir-akhir ini terus berlanjut, orang hanya akan tahu segelintir porsi dari ke-berlimpahan informasi yang disediakan internet.
Mereka akan mengakses situs-situs yang ada tanpa pengetahuan dasar tentang bias, bahaya, dan betapa besarnya kapasitas pengaruh internet. Tren ini sudah berdampak hebat pada kehidupan politik, agama, hingga cara warga mengakses informasi. Ia harus segera diatasi.
Jadi, seperti apa prospek internet dalam demokrasi Indonesia, dalam konteks ketika rumor dan disinformasi telah lama menjadi pokok pembicaraan politik sehari-hari?
Respons negara terhadap problem disinformasi jelas tidak memadai. Sedikit sekali program literasi digital di Indonesia.
Pada 2013, revisi kurikulum nasional secara kontroversial menghapus pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, menggantinya dengan "bahasa Indonesia, nasionalisme dan pendidikan agama". Menurut penelitian terbaru mengenai masalah ini, sekolah hanya menyumbang 3,68 persen dari seluruh "kegiatan literasi digital" di Indonesia. Lebih dari 56 persen aktivitas literasi digital muncul dari kampus-kampus—dan ini menunjukkan perbedaan kelas yang mencolok dalam akses literasi digital.
Saya sudah berargumen bahwa masyarakat informasi Indonesia mengalami pergeseran yang cepat karena meningkatnya penggunaan ponsel dan media sosial, sejalan menurunnya kepercayaan pada media arus utama. Jika lembaga-lembaga demokratis yang menyiarkan informasi ke masyarakat sulit dipercaya, menjamurnya sumber-sumber alternatif adalah sebuah kewajaran.
Kemunculan "berita hoaks" adalah cermin kegagalan jangka panjang lembaga-lembaga demokratis ini—dan bukan sesuatu yang mudah dan cepat diperbaiki dengan menyasar produk-produk informasi yang telah mereka hasilkan.
Alih-alih meningkatkan kekuatan pasukan cyber, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memperkuat sumber-sumber informasi yang independen dan tepercaya. Ini solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah yang menjangkiti masyarakat informasi di Indonesia.
Langkah pertama adalah memperbaiki kredibilitas media arus utama. Ini menuntut komitmen lebih besar dari para pemilik media dan editor terhadap jurnalisme non-partisan, serta komitmen dari pelaksana regulasi untuk menerapkan standar objektivitas.
Lembaga-lembaga siaran publik yang telah lama terbengkalai mampu dan harus dipasok lebih banyak sumber daya supaya menjadi sumber berita yang kredibel.
Langkah kedua adalah mengatasi hambatan dan lambannya akses internet, yang akhirnya hanya akan menyuplai berita-berita keliru untuk konsumen yang selama ini telah mengandalkan Facebook dan WhatsApp untuk asupan informasi politik.
Yang terakhir dan terpenting, program-program literasi digital menjelang Pemilu 2019 harus diutamakan oleh pemerintahan Jokowi. Yang perlu diprioritaskan di sini adalah memperluas dan mengembalikan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi serta literasi digital ke dalam kurikulum nasional.
Maharani Hasan, salah satu pengguna facebook yang aktif sebarkan konten hoax. Akunnya sekarang sudah ditutup
Semakin banyak ponsel murah digunakan anak-anak muda di Indonesia, semakin besar pula urgensi literasi digital untuk kelompok usia ini agar mereka bisa menimbang secara kritis sumber-sumber informasi yang diakses. Dengan bantuan alat tepat guna, teman, dan kerabat, anak muda menjadi bagian penting dari upaya-upaya menangkal disinformasi online.
Tak dapat dimungkiri kita hidup di masa orang merasa identitas kelompok mereka luntur, direndahkan, bahkan diserang. Sebaik apa pun upaya pembuat kebijakan, banyak orang merasa nyaman dalam "gelembung filter" (filter bubbles) dan senang menyimak pendapat-pendapat sejenis yang sesuai keyakinan mereka di media sosial.
Wacana-wacana di media sosial akhirnya mengubah dan mencerminkan sifat masyarakat dewasa ini, sementara kampanye politik emosional yang telah mendorong sektarianisme dan etno-nasionalisme akan sulit hilang dalam waktu dekat.[*]
___________________
*Artikel ini adalah bagian dari artikel panjang yang diambil dari: tirto.id
Facebook Adalah Internet
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
February 28, 2018
Rating:
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
February 28, 2018
Rating:
No comments:
Erhaje88 tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE