Dari waktu ke waktu, seringkali muncul protes terhadap impor bahan-bahan pangan, seperti beras, garam, atau sapi, pada saat hasil panen petani belum sepenuhnya --atau bahkan menemui kendala untuk-- terserap oleh pasar. Yang impor biasanya lebih murah sehingga ketika membanjiri pasar dikuatirkan produk dalam negeri jadi tidak laku.
Selama ini sebenarnya kita juga tak berhenti "bercocok-tanam" pertengkaran kita sendiri. Bahkan secara besar-besaran. Persaingan antar segala calon pejabat yang di-pil-kan, persaingan antar kelompok agama, persaingan antar kepentingan ekonomi, semuanya punya lahan tanam yang subur didalam negeri. Setiap panen, sudah pasti masyarakat kerepotan mencernanya.
Dan sebelum masyarakat selesai dengan pertengkaran-pertengkaran domestik itu, ada saja yang mengimpor pertengkaran dari luar negeri --juga secara besar-besaran-- untuk digelontorkan kedalam "pasar pertengkaran dalam negeri". Pertikaian Timur Tengah, Donald Trump versus musuh-musuhnya, persaingan Amerika-Rusia-Cina, dan sebagainya.
Kata kuncinya memang pasar. Dan hukum ekonomi. Ada produsen, ada konsumen. ada tengkulak ada pedagang. Pemerintah senantiasa dituntut untuk mengatur perdagangan sembako agar banjir barang impor tidak mematikan petani domestik Tapi belum pernah terdengar tuntutan agar Pemerintah mengendalikan impor pertengkaran. Pasar pertengkaran terus dibiarkan berkembang menjadi luar biasa liberal, campur aduk antara pertengkaran lokal dan pertengkaran impor. Padahal kita butuh menjaga stamina masyarakat agar tetap waras.
Sementara itu, perlu diketahui bahwa sebagaimana ketegangan antara impor dan panen lokal dalam pasar sembako tak mungkin dipecahkan tanpa menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan dalam tata perdagangan dunia, kekacauan dalam pasar pertengkaran tak mungkin pula dipecahkan tanpa mengatasi pertengkaran-pertengkaran global pada sumbernya.
Kalau Pemerintah sungguh perduli tentang hal ini, Pemerintah harus bekerja sekeras-kerasnya untuk ikut mengupayakan perdamaian dunia.
Oleh: Kiai Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Syuriyah PBNU 2015-2020
KH Yahya Cholil Staquf
Selama ini sebenarnya kita juga tak berhenti "bercocok-tanam" pertengkaran kita sendiri. Bahkan secara besar-besaran. Persaingan antar segala calon pejabat yang di-pil-kan, persaingan antar kelompok agama, persaingan antar kepentingan ekonomi, semuanya punya lahan tanam yang subur didalam negeri. Setiap panen, sudah pasti masyarakat kerepotan mencernanya.
Dan sebelum masyarakat selesai dengan pertengkaran-pertengkaran domestik itu, ada saja yang mengimpor pertengkaran dari luar negeri --juga secara besar-besaran-- untuk digelontorkan kedalam "pasar pertengkaran dalam negeri". Pertikaian Timur Tengah, Donald Trump versus musuh-musuhnya, persaingan Amerika-Rusia-Cina, dan sebagainya.
Kata kuncinya memang pasar. Dan hukum ekonomi. Ada produsen, ada konsumen. ada tengkulak ada pedagang. Pemerintah senantiasa dituntut untuk mengatur perdagangan sembako agar banjir barang impor tidak mematikan petani domestik Tapi belum pernah terdengar tuntutan agar Pemerintah mengendalikan impor pertengkaran. Pasar pertengkaran terus dibiarkan berkembang menjadi luar biasa liberal, campur aduk antara pertengkaran lokal dan pertengkaran impor. Padahal kita butuh menjaga stamina masyarakat agar tetap waras.
Sementara itu, perlu diketahui bahwa sebagaimana ketegangan antara impor dan panen lokal dalam pasar sembako tak mungkin dipecahkan tanpa menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan dalam tata perdagangan dunia, kekacauan dalam pasar pertengkaran tak mungkin pula dipecahkan tanpa mengatasi pertengkaran-pertengkaran global pada sumbernya.
Kalau Pemerintah sungguh perduli tentang hal ini, Pemerintah harus bekerja sekeras-kerasnya untuk ikut mengupayakan perdamaian dunia.
Oleh: Kiai Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Syuriyah PBNU 2015-2020
Pertengkaran, Sembako Dan Pasar
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
March 19, 2018
Rating:
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
March 19, 2018
Rating:
No comments:
Erhaje88 tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE