Putra-putri Bapak dan Ibu mesti sekolah, tidak ada lagi yang boleh meghalanginya untuk mendapatkan pendidikan. Apa lagi karena hanya alasan miskin atau tak punya biaya. Negara akan menjamin hak anak-anak Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pendidikan gratis.
Pemprov Banten akan mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun. Ini saya sampaikan, bukan karena semata-mata ia menjadi program unggulan janji saya ketika kampanye dulu. Bukan pula, saya sebagai Gubernur Banten takut tidak populer.
Namun, ia amanat konstitusi kita yang tertinggi, UUD 1945, pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah WAJIB membiayainya. Yang saya khawatirkan justru ketika tidak bisa menjaga amanat ini.
Biarlah kritik dan polemik “pendidikan gratis” dengan segala kepentingan politiknya hilir mudik di telinga kita, namun jangan sampai kita larut dalam perdebatan panjang tiada berujung.
Mari kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul di masa datang.
Doronglah terus semangat anak-anak kita untuk terus belajar dan berkarya, belajar membedakan mana yang benar, dan mana yang salah, belajar untuk selalu menjadi yang terbaik bagi masyarakatnya.
Pemerintah Provinsi Banten akan segera menyiapkan juklak dan juknisnya untuk mengatur pengelolaan pendidikan gratis di Banten. Biar pihak sekolah tidak bingung dan gagap menjaga anak-anak kita.
Bapak dan Ibu tidak perlu ragu, melalui proses administrasi pemerintahan dan legal formal, gratisnya biaya sekolah yang direncanakan sudah berkekuatan hukum, ada dalam RPJMD Banten, sudah pula dianggarkan dalam APBD Banten 2018.
Ibu dan Bapak sudah tahu, apa saja yang dibiayai Pemprov Banten dalam pendidikan gratis yang juga mencakup tingkat SMAN dan SMKN? Ada tiga komponen dasar, yaitu honor guru, kebutuhan operasional sekolah, dan peningkatan akses pendidikan berkualitas (beasiswa murid, biaya pendidikan guru ke jenjang lebih tinggi, pembangunan perpustakaan, dll).
Jadi, tidak perlu lagi membayar iuran bulanan dan biaya gedung atau pembangunan sekolah. Di luar komponen dasar itu tidak dibiayai oleh negara, seperti seragam, ongkos transport anak, uang jajan dan perpisahan sekolah untuk anak-anak yang akan lulus. Tapi jangan anggap ini sebuah kelemahan dengan menganggap bahwa berarti tidak gratis dong? Karena masih ada yang dibayar. Ada banyak program dan kebijakan pemerintah lainnya yang bisa mensupport hal tersebut.
Perlu dipahami, bahwa sesuatu yang masih harus ditanggung ibu dan bapak dalam program pendidikan yang dibiayai negara biasanya bersifat pilihan yang mesti diseleksi secara personal maupun bersifat sekunder. Celah ini jangan dimanfaatkan seolah-olah pemerintah bermain dan berjualan kata gratis padahal masih ada yang dibayar ya Pak, Bu? Pemahaman negara wajib membiayai pendidikan dasar 12 tahun masih berada pada kemampuan pembiayaan yang bersifat mendasar di dalamnya.
Dalam posisi ini setidaknya hampir sekitar 90% pembiayaan anak-anak Bapak dan Ibu sudah ditanggung oleh negara. Dalam konteks inilah bagi Bapak dan Ibu yang merasa mampu bisa ikut berkontribusi membantunya, namun tidak boleh mengikat apalagi dipaksa oleh pihak sekolah serta bersifat pungutan. Tetapi yang bisa dipastikan, sekolah dan komite sekolah sudah tidak diperbolehkan memungut biaya apapun dari orang tua murid.
Tak ada gading yang tak retak, kendati saya punya pengalaman membangun kebijakan sekolah gratis sewaktu menjadi wali kota Tangerang dahulu.
Setiap periode waktu yang lalu pasti memliki tantangan dan kendala yang berbeda dengan periode waktu saat ini yang akan saya tempuh. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan kualitas pendidikan yang akan dijalani oleh anak-anak.
Saya tak ingin lelah berteori menanggapi hal ini, cukuplah referensi program sekolah gratis yang dulu saya jalankan menjadi pegangan dan garansi untuk Bapak dan Ibu. Karena saat ini, sudah terlalu bising suara tak jelas yang cenderung tidak menghendaki masyarakat mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Mari kita niatkan sebaik mungkin untuk setiap kemungkinan yang paling baik buat anak-anak kita.
Saya lahir dari keluarga guru yang paham betul bagaimana keseharian guru dan harapannya untuk anak-anak didiknya. Tiada lagi kebahagiaan untuk guru kecuali melihat anak-anak didiknya berkembang dan menjadi dirinya sendiri, menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa dalam menilai setiap situasi tantangan dan peluang yang dihadapinya.
Beri ruang yang besar untuk anak-anak kita untuk mendengar perdebatan yang optimis, ruang idealisme, ruang keyakinan bahwa mereka adalah generasi terbaik pada masanya, bukan melulu bicara uang dan kepentingan.
Sejauhmana anak-anak kita dapat tumbuh dengan sehat, bukan saja tanggungjawab saya selaku gubernur, tetapi tanggungjawab semua, tanggungjawab Bapak dan Ibu, tanggungjawab anggota dewan, tanggungjawab generasi sekarang.
Mari kita wujudkan pendidikan gratis dengan perdebatan yang optimis dan produktif.
Oleh: H.Wahidin Halim, Gubernur Banten Sumber link: https://www.kabar-banten.com/ayo-sekolah-gratis/
Ilustrasi gambar: kabar6.com
Pemprov Banten akan mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun. Ini saya sampaikan, bukan karena semata-mata ia menjadi program unggulan janji saya ketika kampanye dulu. Bukan pula, saya sebagai Gubernur Banten takut tidak populer.
Namun, ia amanat konstitusi kita yang tertinggi, UUD 1945, pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah WAJIB membiayainya. Yang saya khawatirkan justru ketika tidak bisa menjaga amanat ini.
Biarlah kritik dan polemik “pendidikan gratis” dengan segala kepentingan politiknya hilir mudik di telinga kita, namun jangan sampai kita larut dalam perdebatan panjang tiada berujung.
Mari kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul di masa datang.
Doronglah terus semangat anak-anak kita untuk terus belajar dan berkarya, belajar membedakan mana yang benar, dan mana yang salah, belajar untuk selalu menjadi yang terbaik bagi masyarakatnya.
Pemerintah Provinsi Banten akan segera menyiapkan juklak dan juknisnya untuk mengatur pengelolaan pendidikan gratis di Banten. Biar pihak sekolah tidak bingung dan gagap menjaga anak-anak kita.
Bapak dan Ibu tidak perlu ragu, melalui proses administrasi pemerintahan dan legal formal, gratisnya biaya sekolah yang direncanakan sudah berkekuatan hukum, ada dalam RPJMD Banten, sudah pula dianggarkan dalam APBD Banten 2018.
Ibu dan Bapak sudah tahu, apa saja yang dibiayai Pemprov Banten dalam pendidikan gratis yang juga mencakup tingkat SMAN dan SMKN? Ada tiga komponen dasar, yaitu honor guru, kebutuhan operasional sekolah, dan peningkatan akses pendidikan berkualitas (beasiswa murid, biaya pendidikan guru ke jenjang lebih tinggi, pembangunan perpustakaan, dll).
Jadi, tidak perlu lagi membayar iuran bulanan dan biaya gedung atau pembangunan sekolah. Di luar komponen dasar itu tidak dibiayai oleh negara, seperti seragam, ongkos transport anak, uang jajan dan perpisahan sekolah untuk anak-anak yang akan lulus. Tapi jangan anggap ini sebuah kelemahan dengan menganggap bahwa berarti tidak gratis dong? Karena masih ada yang dibayar. Ada banyak program dan kebijakan pemerintah lainnya yang bisa mensupport hal tersebut.
Perlu dipahami, bahwa sesuatu yang masih harus ditanggung ibu dan bapak dalam program pendidikan yang dibiayai negara biasanya bersifat pilihan yang mesti diseleksi secara personal maupun bersifat sekunder. Celah ini jangan dimanfaatkan seolah-olah pemerintah bermain dan berjualan kata gratis padahal masih ada yang dibayar ya Pak, Bu? Pemahaman negara wajib membiayai pendidikan dasar 12 tahun masih berada pada kemampuan pembiayaan yang bersifat mendasar di dalamnya.
Dalam posisi ini setidaknya hampir sekitar 90% pembiayaan anak-anak Bapak dan Ibu sudah ditanggung oleh negara. Dalam konteks inilah bagi Bapak dan Ibu yang merasa mampu bisa ikut berkontribusi membantunya, namun tidak boleh mengikat apalagi dipaksa oleh pihak sekolah serta bersifat pungutan. Tetapi yang bisa dipastikan, sekolah dan komite sekolah sudah tidak diperbolehkan memungut biaya apapun dari orang tua murid.
Tak ada gading yang tak retak, kendati saya punya pengalaman membangun kebijakan sekolah gratis sewaktu menjadi wali kota Tangerang dahulu.
Setiap periode waktu yang lalu pasti memliki tantangan dan kendala yang berbeda dengan periode waktu saat ini yang akan saya tempuh. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan kualitas pendidikan yang akan dijalani oleh anak-anak.
Saya tak ingin lelah berteori menanggapi hal ini, cukuplah referensi program sekolah gratis yang dulu saya jalankan menjadi pegangan dan garansi untuk Bapak dan Ibu. Karena saat ini, sudah terlalu bising suara tak jelas yang cenderung tidak menghendaki masyarakat mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Mari kita niatkan sebaik mungkin untuk setiap kemungkinan yang paling baik buat anak-anak kita.
Saya lahir dari keluarga guru yang paham betul bagaimana keseharian guru dan harapannya untuk anak-anak didiknya. Tiada lagi kebahagiaan untuk guru kecuali melihat anak-anak didiknya berkembang dan menjadi dirinya sendiri, menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa dalam menilai setiap situasi tantangan dan peluang yang dihadapinya.
Beri ruang yang besar untuk anak-anak kita untuk mendengar perdebatan yang optimis, ruang idealisme, ruang keyakinan bahwa mereka adalah generasi terbaik pada masanya, bukan melulu bicara uang dan kepentingan.
Sejauhmana anak-anak kita dapat tumbuh dengan sehat, bukan saja tanggungjawab saya selaku gubernur, tetapi tanggungjawab semua, tanggungjawab Bapak dan Ibu, tanggungjawab anggota dewan, tanggungjawab generasi sekarang.
Mari kita wujudkan pendidikan gratis dengan perdebatan yang optimis dan produktif.
Oleh: H.Wahidin Halim, Gubernur Banten Sumber link: https://www.kabar-banten.com/ayo-sekolah-gratis/
Ayo Sekolah, Gratis!
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
July 31, 2018
Rating:
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
July 31, 2018
Rating:
No comments:
Erhaje88 tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE