Pemerintah Ingin Menolong Yang Tak Mampu, Kenapa (Harus) Ada SKTM Palsu?

Jadi orang miskin itu tidak enak, tapi anehnya kini banyak orang kaya justru berlagak miskin. Di musim PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) sekarang ini sedang marak. Pemerintah mau menolong murid tidak mampu lewat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), tapi orang kaya justru memanfaatkan untuk bikin SKTM palsu.

Ilustrasi Masalah SKTM dalam PPDB Jateng 2018 (kompas.com)

Ada yang bilang bahwa pakar itu kepanjangan: apa-apa dibikin sukar. Buktinya, seperti kurang kerjaan saja, istilah murid diganti jadi peserta didik. Itu kan jadi pemborosan kata. Gara-gara perubahan itu, mestinya istilah “wali murid” harus menjadi “wali peserta didik”. Koran pun jadi repot bikin judul berita, misalnya: Pungutan Liar di SMA XX, Para Wali Peserta Didik Protes. Jadi janggal kan?

Nah, sekarang sedang musim pendaftaran murid, ….eh peserta didik baru, untuk tahun ajaran 2018-2019. Berdasarkan keputusan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, setiap sekolah harus mengalokasikan bangku 20 % untuk Gakin (keluarga miskin). Ternyata aturan itu ke bawah menjadi bias, sebab meskipun danem (daftar Nilai Ebtanas Murni)-nya rendah, diprioritaskan untuk diterima.

Program Kemendikbud itu sebetulnya baik, karena ingin memberi peluang sama kepada keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan. Sayangnya keluarga yang berkemampuan ekonomi lebih serakah lantaran kurang pede terhadap kemampuan otak anak-anaknya. Jadi mumpung ada peluang gunakan SKTM, tanpa malu-malu ikut pula memanfaatkan, asal putra-putrinya bisa diterima di sekolah negeri. Ini sama saja pemilik mobil mewah, tapi gunakan BBM premium bukan pertamax.

Kini di mana-mana ditemukan SKTM bodong, misalnya Karanganyar Solo, Pati, Brebes. Bahkan di Blora penyalahgunaan SKTM paling parah. Di SMK Negri I Blora, 100 persen yang lulus PPDB bermodalkan SKTM abal-abal. Karenanya ada orangtua siswa eh peserta didik yang kemudian melaporkan ke polisi.

Di Brebes pernah dilakukan survei mendadak kepada sejumlah pemegang SKTM. Hasilnya demikian mengejutkan. Sebab murid, eh peserta didik tersebut ternyata dari keluarga berada. Ada ada calon peserta didik yang rumahnya cukup mewah dan anak dari juragan warteg di Jakarta. Ada pula anak dari pedagang bawang dan bahkan memiliki mobil pribadi. Gila nggak, pemegang SKTM, tapi orangtuanya punya banyak ATM.

Seharusnya setiap pemegang SKTM disurvei atau diverifikasi sebagaimana parpol atau Caleg. Tapi anggaran verifikasi tak disediakan sebagaimana KPU. Akhirnya pihak sekolah cukup bermodal khusnudzon sajalah, semoga tak sampai dikritisi Fadlizon.
(gunarso ts)

http://poskotanews.com/2018/07/09/menolong-murid-tak-mampu-kenapa-muncul-sktm-palsu/