Jejak Rekam Penolakan Ormas FPI Diperbagai Daerah

Oleh: Akhmad Muawal Hasan

Mulanya adalah dugaan: ada rumah prostitusi di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura. Laskar Pembela Islam (LPI), selaku organisasi di bawah otoritas Front Pembela Islam (FPI), kemudian melakukan aksi penyisiran atau yang akrab diistilahkan sweeping pada hari Jumat (19/1/2018).

Dalih yang diungkap Panglima LPI Madura, Abd Aziz Muhammad Syahid, adalah keinginan agar Kabupaten Pamekasan tak berubah menjadi menjadi tempat maksiat. Pamekasan, katanya sebagaimana dikutip Antara, merupakan kabupaten di Pulau Madura yang telah memiliki kebijakan politik dalam menerapkan syariat Islam melalui program gerakan pembangunan masyarakat Islami (gerbang salam).



Aksi penyisiran berubah menjadi menegangkan sebab LPI dinilai warga salah sasaran, kemudian timbullah bentrok sebagai buntut dari aksi perlawanan warga. Hasilnya, enam mobil LPI yang dirusak warga saat masuk tanpa izin ke rumah yang ditengarai sebagai tempat prostitusi. Warga Ponteh tak terima anggota-anggota LPI melakukan penggeledahan tanpa izin, dan lebih lanjut lagi, bukan sebagai pihak yang berwenang.

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo pada Sabtu (20/1/2018) menyatakan telah mengantongi barang bukti dan mengindentifikasi koordinator pihak-pihak yang bentrok. Selain kerusakan properti, sejumlah anggota LPI juga dilaporkan mengalami luka-luka. Abd Aziz mengklaim lima anak buahnya dibawa ke rumah sakit dengan kondisi ada yang patah tulang, bocor kepala, dan gigi rontok.

Sosiolog UNY Amika Wardhana melihat situasi di Pamekasan berangkat dari tindakan pelanggaran hukum LPI yang kemudian melahirkan pelanggaran hukum lanjutan sebagai sebuah reaksi. Pemerhati multikulturalisme dan gerakan Islamis di Indonesia ini kemudian mempertanyakan ketegasan negara, apakah akan mengusutnya dengan tuntas atau tidak. Ketegasan diperlukan agar kasus yang serupa tak terjadi lagi ke depannya.

FPI adalah salah satu organisasi muslim yang hadir dengan memanfaatkan ruang gerak politik yang lebih luas setelah keruntuhan rezim Orde Baru. Studi Institute Studi Arus Informasi (ISAI) dalam buku Premanisme Politik (2000) menyebut Kerusuhan Ketapang pada November 1998 merupakan debut FPI di Indonesia. Setelah pada pertengahan Desember 1999 menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut ditutupnya tempat-tempat maksiat pada bulan puasa, daya tawar mereka makin naik.

FPI kerap dipandang sebagai ancaman bagi warga yang memiliki pandangan dan keyakinan berbeda. Dalam isu pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, misalnya, FPI menjadi aktor bagi 16 kasus sepanjang tahun 2016 menurut catatan Setara Institute. Baca selengkap di >>tirto.id