Kasus pertama pasien (2 orang) yang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona Baru (SARS-CoV-2) di Indonesia secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3/2020). Hingga Sabtu (28/3/2020) pukul 23.52 WIB, jumlah pasien Covid-19 tercatat mencapai 1.155 dengan rincian 102 meninggal dunia dan hanya 59 yang berhasil sembuh. Dengan demikian, rata-rata jumlah pasien yang terinfeksi setiap harinya mengalami peningkatan sebanyak 44 orang.
Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, WHO selaku Organisasi Kesehatan Dunia mendesak Presiden Jokowi agar mengumumkan darurat nasional Covid-19 melalui surat bertanggal 10 Maret 2020. Lalu pada Jumat (13/3/2020), Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB, Doni Monardo. Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 9 Tahun 2020.
Dalam perkembangannya, Covid-19 menimbulkan sejumlah masalah di berbagai sektor, berawal dari Jakarta hingga menular ke daerah lainnya. Kepanikan sosial menyebabkan kelangkaan sekaligus lonjakan harga sembako dan alat-alat kesehatan di pasaran. Ketenangan pemerintah pusat berbanding terbalik dengan pemerintah daerah yang diperparah oleh hoax serta provokasi media dan oknum yang ingin memanfaatkan situasi demi ambisi politik dan ekonomi.
Teriakan lockdown lantas didengungkan oleh segelintir tokoh politik yang digaungkan dengan bantuan simpatisan, influencer maupun buzzer di media sosial. Tanpa tahu artinya apalagi paham akan maksudnya, mereka beramai-ramai menyuarakan agar pemerintah pusat mengambil kebijakan lockdown seperti yang ditempuh beberapa negara lainnya.
Padahal selain dampaknya yang luar biasa, Indonesia tentu tidak bisa disamakan dengan negara lain. Sekitar 270 juta penduduk tersebar di belasan ribu pulau dengan segudang keberagaman dan permasalahannya masing-masing. Tingkat perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan menjadikan mereka sebagai bagian yang akan merasakan dampak terparah apabila pemerintah pusat memilih kebijakan lockdown.
Banyak pihak yang tidak menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pemberlakuan lockdown secara parsial maupun nasional sama-sama memiliki dampak yang luar biasa. Walaupun hanya berlaku terhadap mobilitas orang dan bukan barang-barang kebutuhan pokok, akan sangat berisiko bila kebijakan ini benar-benar diambil. Bagi kalangan menengah-atas lockdown tidak akan berdampak signifikan. Berbeda dengan rakyat kecil yang banyak mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bahkan ketika lockdown hanya diterapkan di Jakarta, sudah cukup untuk memporak-porandakan perekonomian di seluruh Indonesia. Selain karena 70% perputaran uang ada di ibukota, Jakarta juga menyumbang 20% angka inflasi nasional. Kelompok yang menggaungkan lockdown sengaja menggunakan alasan kesehatan dan keselamatan warga sebagai kedok untuk menutupi tujuan politiknya. Padahal di balik semua itu mereka tengah berupaya untuk melumpuhkan perekonomian nasional dan mewujudkan ego politiknya.
Kuatnya tekanan untuk lockdown dari kalangan oposisi bahkan sebagian koalisi tidak membuat pemerintah pusat bergeming. Sambil berperang melawan penyebaran Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya, Presiden Jokowi juga harus menangkal serangan dari para lawan politiknya. Dalam kondisi demikian, sudah barang tentu perjuangan terasa semakin berat.
Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan mengambil kebijakan lockdown. Tekanan pun semakin kuat diperparah lagi dengan perlambatan ekonomi, nilai tukar Rupiah anjlok, perusahaan tutup dan merugi, investor lari, pariwisata sepi, hingga bursa saham rontok. Memang, situasi seperti ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga hampir di seluruh dunia.
Meski diingatkan berkali-kali, kebijakan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat, ada saja pemerintah daerah yang membangkang dengan mengambil kebijakan lockdown di wilayah masing-masing. Ironisnya, entah di sengaja atau tidak sejumlah kebijakan yang tidak mengikuti arahan pemerintah pusat malah menimbulkan blunder sehingga tidak mengherankan terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan terutama di DKI Jakarta.
Di saat yang bersamaan, makin banyak negara yang menempuh kebijakan lockdown. Selain China, ada Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia, Selandia Baru, Malaysia, Rwanda, Inggris, India, Afrika Selatan, Thailand sampai Amerika Serikat pun akhirnya lockdown walau hanya bersifat parsial (sebagian).
Timbul pertanyaan, kenapa Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan lockdown? Oposisi mengatakan, apakah harus menunggu sampai berada pada titik puncak paling parah? Lagi-lagi Presiden Jokowi menegaskan, karakter, budaya dan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda menjadi alasan pemerintah pusat tidak memilih lockdown. Kebijakan yang paling pas di Indonesia menurutnya adalah physical distancing atau menjaga jarak aman. Dengan syarat masyarakat bisa disiplin, maka Presiden Jokowi yakin penyebaran Covid-19 dapat ditanggulangi.
Berdasarkan analisa tim Haidar Alwi Institute (HAI), Presiden Jokowi adalah pemimpin besar yang sangat brilian khususnya dalam menyikapi Pandemi Virus Corona Baru di Indonesia. Beliau memahami betul karakter bangsa Indonesia dan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.
Tidak menerapkan lockdown merupakan sebuah pilihan yang berat dan berisiko tinggi, namun tetap dipilih oleh Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari dampak luar biasa yang akan ditimbulkan lockdown, bukan hanya pada bidang kesehatan tapi lintas sektor yang sangat kompleks. Lalu, bagaimana dengan situasi terkini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak berbeda jauh dengan lockdown?
Di sinilah letak keistimewaan Presiden Jokowi. Pemerintah pusat sengaja perlahan-lahan merealisasikan langkah demi langkah untuk menghindari dampak paling parah. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden Jokowi bisa saja dengan mudahnya mengumumkan situasi darurat nasional dan mengambil kebijakan lockdown. Namun, beliau lihai membaca situasi. Keputusan mendadak dan terlalu cepat akan menyebabkan guncangan maha dahsyat terhadap berbagai bidang kehidupan hingga bukan tidak mungkin negara akan lumpuh seutuhnya.
Apalagi, dalam beberapa pekan sebelumnya kondisi masyarakat Indonesia sedang berada pada puncak kepanikan dan keterkejutan. Sehingga apabila pemerintah pusat langsung mengambil kebijakan signifikan, efek yang sangat buruk tidak akan bisa terhindarkan. Hal inilah yang terbaca sangat jenius oleh Presiden Jokowi.
Tatkala masyarakat telah melakukan penyesuaian, bisnis dan perusahaan sudah ada persiapan, maka kebijakan pemerintah pusat maupun daerah akan tepat sasaran, menjadi lebih efektif dan efisien. Rakyat akan terselamatkan, ekonomi tidak berjatuhan, negara lepas dari guncangan.
Tidak heran, bila Presiden Jokowi optimis Indonesia akan segera pulih dan bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu, jaga kesehatan, ikuti arahan dan patuhi kebijakan. Berjuang bersama-sama maka yakinlah Indonesia akan memenangkan peperangan melawan Virus Corona.
(Haidar Alwi Institute)
https://threechannel.co/2020/03/kejeniusan-jokowi-dalam-penanganan-virus-corona/
Seiring dengan peningkatan kasus tersebut, WHO selaku Organisasi Kesehatan Dunia mendesak Presiden Jokowi agar mengumumkan darurat nasional Covid-19 melalui surat bertanggal 10 Maret 2020. Lalu pada Jumat (13/3/2020), Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB, Doni Monardo. Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 9 Tahun 2020.
Dalam perkembangannya, Covid-19 menimbulkan sejumlah masalah di berbagai sektor, berawal dari Jakarta hingga menular ke daerah lainnya. Kepanikan sosial menyebabkan kelangkaan sekaligus lonjakan harga sembako dan alat-alat kesehatan di pasaran. Ketenangan pemerintah pusat berbanding terbalik dengan pemerintah daerah yang diperparah oleh hoax serta provokasi media dan oknum yang ingin memanfaatkan situasi demi ambisi politik dan ekonomi.
Teriakan lockdown lantas didengungkan oleh segelintir tokoh politik yang digaungkan dengan bantuan simpatisan, influencer maupun buzzer di media sosial. Tanpa tahu artinya apalagi paham akan maksudnya, mereka beramai-ramai menyuarakan agar pemerintah pusat mengambil kebijakan lockdown seperti yang ditempuh beberapa negara lainnya.
Padahal selain dampaknya yang luar biasa, Indonesia tentu tidak bisa disamakan dengan negara lain. Sekitar 270 juta penduduk tersebar di belasan ribu pulau dengan segudang keberagaman dan permasalahannya masing-masing. Tingkat perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan menjadikan mereka sebagai bagian yang akan merasakan dampak terparah apabila pemerintah pusat memilih kebijakan lockdown.
Banyak pihak yang tidak menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pemberlakuan lockdown secara parsial maupun nasional sama-sama memiliki dampak yang luar biasa. Walaupun hanya berlaku terhadap mobilitas orang dan bukan barang-barang kebutuhan pokok, akan sangat berisiko bila kebijakan ini benar-benar diambil. Bagi kalangan menengah-atas lockdown tidak akan berdampak signifikan. Berbeda dengan rakyat kecil yang banyak mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bahkan ketika lockdown hanya diterapkan di Jakarta, sudah cukup untuk memporak-porandakan perekonomian di seluruh Indonesia. Selain karena 70% perputaran uang ada di ibukota, Jakarta juga menyumbang 20% angka inflasi nasional. Kelompok yang menggaungkan lockdown sengaja menggunakan alasan kesehatan dan keselamatan warga sebagai kedok untuk menutupi tujuan politiknya. Padahal di balik semua itu mereka tengah berupaya untuk melumpuhkan perekonomian nasional dan mewujudkan ego politiknya.
Kuatnya tekanan untuk lockdown dari kalangan oposisi bahkan sebagian koalisi tidak membuat pemerintah pusat bergeming. Sambil berperang melawan penyebaran Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya, Presiden Jokowi juga harus menangkal serangan dari para lawan politiknya. Dalam kondisi demikian, sudah barang tentu perjuangan terasa semakin berat.
Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan mengambil kebijakan lockdown. Tekanan pun semakin kuat diperparah lagi dengan perlambatan ekonomi, nilai tukar Rupiah anjlok, perusahaan tutup dan merugi, investor lari, pariwisata sepi, hingga bursa saham rontok. Memang, situasi seperti ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga hampir di seluruh dunia.
Meski diingatkan berkali-kali, kebijakan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat, ada saja pemerintah daerah yang membangkang dengan mengambil kebijakan lockdown di wilayah masing-masing. Ironisnya, entah di sengaja atau tidak sejumlah kebijakan yang tidak mengikuti arahan pemerintah pusat malah menimbulkan blunder sehingga tidak mengherankan terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan terutama di DKI Jakarta.
Di saat yang bersamaan, makin banyak negara yang menempuh kebijakan lockdown. Selain China, ada Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Lebanon, Prancis, Belgia, Selandia Baru, Malaysia, Rwanda, Inggris, India, Afrika Selatan, Thailand sampai Amerika Serikat pun akhirnya lockdown walau hanya bersifat parsial (sebagian).
Timbul pertanyaan, kenapa Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan lockdown? Oposisi mengatakan, apakah harus menunggu sampai berada pada titik puncak paling parah? Lagi-lagi Presiden Jokowi menegaskan, karakter, budaya dan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda menjadi alasan pemerintah pusat tidak memilih lockdown. Kebijakan yang paling pas di Indonesia menurutnya adalah physical distancing atau menjaga jarak aman. Dengan syarat masyarakat bisa disiplin, maka Presiden Jokowi yakin penyebaran Covid-19 dapat ditanggulangi.
Berdasarkan analisa tim Haidar Alwi Institute (HAI), Presiden Jokowi adalah pemimpin besar yang sangat brilian khususnya dalam menyikapi Pandemi Virus Corona Baru di Indonesia. Beliau memahami betul karakter bangsa Indonesia dan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.
Tidak menerapkan lockdown merupakan sebuah pilihan yang berat dan berisiko tinggi, namun tetap dipilih oleh Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari dampak luar biasa yang akan ditimbulkan lockdown, bukan hanya pada bidang kesehatan tapi lintas sektor yang sangat kompleks. Lalu, bagaimana dengan situasi terkini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak berbeda jauh dengan lockdown?
Di sinilah letak keistimewaan Presiden Jokowi. Pemerintah pusat sengaja perlahan-lahan merealisasikan langkah demi langkah untuk menghindari dampak paling parah. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden Jokowi bisa saja dengan mudahnya mengumumkan situasi darurat nasional dan mengambil kebijakan lockdown. Namun, beliau lihai membaca situasi. Keputusan mendadak dan terlalu cepat akan menyebabkan guncangan maha dahsyat terhadap berbagai bidang kehidupan hingga bukan tidak mungkin negara akan lumpuh seutuhnya.
Apalagi, dalam beberapa pekan sebelumnya kondisi masyarakat Indonesia sedang berada pada puncak kepanikan dan keterkejutan. Sehingga apabila pemerintah pusat langsung mengambil kebijakan signifikan, efek yang sangat buruk tidak akan bisa terhindarkan. Hal inilah yang terbaca sangat jenius oleh Presiden Jokowi.
Tatkala masyarakat telah melakukan penyesuaian, bisnis dan perusahaan sudah ada persiapan, maka kebijakan pemerintah pusat maupun daerah akan tepat sasaran, menjadi lebih efektif dan efisien. Rakyat akan terselamatkan, ekonomi tidak berjatuhan, negara lepas dari guncangan.
Tidak heran, bila Presiden Jokowi optimis Indonesia akan segera pulih dan bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu, jaga kesehatan, ikuti arahan dan patuhi kebijakan. Berjuang bersama-sama maka yakinlah Indonesia akan memenangkan peperangan melawan Virus Corona.
(Haidar Alwi Institute)
https://threechannel.co/2020/03/kejeniusan-jokowi-dalam-penanganan-virus-corona/
Kejeniusan Jokowi Dalam Menangani Covid-19
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
March 31, 2020
Rating:
Reviewed by Erhaje88 Blog
on
March 31, 2020
Rating:
No comments:
Erhaje88 tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE